Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa pengumuman implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang mewah akan disampaikan pekan depan. Selain itu, pemerintah juga akan merilis paket kebijakan ekonomi yang menyertai regulasi ini.
“Ya kan nanti diumumkan minggu depan,” ujar Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/12).
Airlangga menambahkan bahwa aturan ini akan dirampungkan dalam pertemuan pekan depan. Ia memastikan bahwa tidak semua barang akan dikenakan PPN sebesar 12 persen. Barang-barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi, misalnya, tidak akan terdampak kebijakan ini.
“Bahan pokok penting tidak kena PPN, biaya pendidikan tidak kena PPN, biaya kesehatan tidak kena PPN, transportasi tidak kena PPN. Tentu ada hal lagi yang akan kami tambahkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Airlangga juga mengonfirmasi adanya insentif dalam paket kebijakan ekonomi yang akan diumumkan bersamaan dengan pengaturan baru PPN tersebut, meski ia belum merinci bentuk insentif tersebut.
PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyampaikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Sedangkan barang lainnya tetap dikenakan pajak sebesar 11 persen seperti saat ini.
“Barang-barang pokok dan pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat masih tetap diperlakukan pajak yang sekarang yaitu 11 persen,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan tersebut, Dasco juga menyampaikan usulan dari DPR agar PPN untuk kebutuhan pokok dapat diturunkan guna meringankan beban masyarakat. Presiden Prabowo dikabarkan merespons positif usulan ini dan akan mempertimbangkannya.
Paket kebijakan ekonomi yang akan diumumkan pemerintah pekan depan diharapkan tidak hanya memberikan kejelasan mengenai aturan baru PPN, tetapi juga mencakup langkah-langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global.
Editor : Gilang