Batulicin – Dirjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir, memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual pada tanggal 24 Februari 2025. Dalam rapat tersebut, beliau menekankan pentingnya perencanaan matang dan koordinasi antar daerah sebagai langkah utama dalam upaya pengendalian inflasi.
Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya bersifat reaktif dalam menangani inflasi, melainkan juga perlu memiliki strategi jangka panjang yang terencana dengan baik. Beliau juga mengungkapkan bahwa pola inflasi tahunan yang cenderung serupa menunjukkan pentingnya analisis terhadap tren lima tahun terakhir sebagai dasar untuk perencanaan yang lebih efektif.
Selain itu, Tomsi Tohir turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap distribusi komoditas yang masih mengalami gangguan. Ia meminta agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi internal dan, jika diperlukan, melakukan penyegaran atau penggantian petugas yang kurang cakap dalam menjalankan tugasnya. Hal ini, menurut beliau, akan membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan distribusi pangan.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, melaporkan bahwa berdasarkan pemantauan harga hingga minggu keempat Februari 2025, terjadi peningkatan harga pada beberapa komoditas pangan, seperti cabai rawit, minyak goreng, dan beras. Kenaikan harga ini terlihat di sejumlah kabupaten/kota, yang tentu memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah agar dampaknya tidak meluas.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam mengendalikan inflasi melalui sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan dengan langkah-langkah strategis yang terencana dan koordinasi yang baik, inflasi dapat terkendali sehingga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.